Warta Ekonomi,quickq官网入口ios版 Jakarta -

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total menuai pro dan kontra. Salah satu suara kontra disampaikan Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono.

Gembong tak menampik kondisi Ibu Kota saat ini dalam penyebaran corona Covid-19 berada di posisi lampu merah.

"Tapi, langkah terobosan yang diciptakan Pak Anies kalau saya ibaratkan seperti macan kertas. Kenapa saya katakan macan kertas? Karena kebijakan-kebijakan selama ini dalam rangka penanganan Covid-19 baru hebat sebatas kertas. Namun, implementasinya di lapangan nol besar," kata Gembong dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOneyang dikutip pada Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Anies Dihajar Sana-Sini, Si Jurus Kepret Bela Mati-matian

Baca Juga: Gak Masuk Geng Menteri 'Musuh', Erick Mah di Pihak Anies

Gembong mencontohkan implementasi nol besar karena merujuk pelaksanaan PSBB total pertama pada April 2020. Kata dia, PSBB total pertama sampai ketiga itu tak memberikan efek berarti.

"PSBB total pertama yang dilaksanakan satu, dua, tiga itu tak membawa efek yang begitu hebat karena pengawasan di lapangan tak berjalan dengan baik," jelas Wakil Ketua DPD PDIP Jakarta itu.

Pun, ia heran dengan langkah yang selalu dibuat Anies seperti peraturan gubernur atau pergub, maka implementasi di lapangan tak sesuai.

Dia bilang jika memang Anies tetap bersikeras mau PSBB total dilaksanakan, maka mesti ada jaminan penyebaran Covid-19 bisa berkurang. Tapi, jika implementasinya masih sama seperti PSBB sebelumnya dan masa transisi dinilai akan percuma.

"Apakah ada jaminan Pak Anies mampu menurunkan penyebaran Covid-19 dengan PSBB total sepanjang caranya masih sama seperti PSBB pertama. Kalau langkah masih seperti itu, saya punya keyakina itu belum beri dampak yang signifikan," tuturnya.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2